bunyi undang undang no 7 tahun 1994

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatumasyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritualberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadahNegara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulatdan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yangaman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan duniayang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidangekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan,memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produkbaik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak ataskekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, sertameningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdaganganinternasional;

c.bahwa seiring dengan cita-cita sebagaimana disebutkan huruf a dan b diatas, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yangdikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947(Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947),berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundinganPutaran Uruguay;
d. bahwa dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejakTahun 1986, telah dihasilkan Agreement Establishing The World TradeOrganization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)yang selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi danmemberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan GeneralAgreement on Tariff and Trade/GATT serta hasil perundingan PutaranUruguay;
e. bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay padatanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesiatelah ikut serta menandatangani Agreement Establishing The WorldTrade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi PerdaganganDunia) beserta seluruh persetujuan yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3sebagai bagian Persetujuan tersebut;
f. bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandangperlu mengesahkan Agreement Establishing The World TradeOrganization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)dengan Undang-undang;